JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihak pemerintah akan memperketat pengeluaran negara demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah bakal memantau perkembangan pendapatan, belanja, serta defisit secara berkala. Jika menjelang akhir tahun muncul risiko pembengkakan defisit, pemerintah dipastikan tidak ragu untuk memangkas pos belanja yang tidak mendesak.
“Pertama saya harus menjaga tetap defisit di bawah 3% at all cost. Kalau nanti menjelang akhir tahun tiba-tiba naik, saya akan potong belanja-belanja yang tidak perlu,” ujar Purbaya dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (3/9/2026).
Disiplin fiskal tersebut dijalankan dengan cara mengamati dinamika APBN setiap bulan guna memastikan posisi neraca keuangan tetap terkendali sesuai target.
“Setiap bulan kami lihat belanja kami seperti apa, pendapatan kami seperti apa, defisit kami seperti apa. Itu yang disebut menjalankan fiscal discipline,” katanya.
Di samping mengamankan target defisit, Purbaya turut menggarisbawahi pentingnya efisiensi pelaksanaan belanja pemerintah. Berbagai pengeluaran yang dinilai kurang memberikan manfaat optimal bakal dikurangi, termasuk frekuensi kegiatan rapat yang dianggap tidak esensial.
“Yang belanja-belanja aneh kami potong, rapat-rapat tidak perlu kami kurangi sedikit. Basically belanja yang tidak berguna kami kurangi,” tegasnya.
Catatan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga Juli 2026, defisit APBN masih terkendali pada level 0,9% terhadap PDB, yang merefleksikan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup longgar.
“Kalau kami lihat defisit sampai akhir Juli juga baru 0,9%. Mungkin karena belanjanya kurang cepat, tapi belanjanya cukup baik, cukup cepat. Tapi memang penerimaan kami di atas perkiraan semula,” ujarnya.
Kondisi tersebut turut ditopang oleh kinerja penerimaan negara yang menunjukkan perbaikan dan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama efisiensi anggaran pemerintah.
Alokasi dana MBG tahun 2026 yang mulanya berada di kisaran Rp330 triliun telah ditekan secara bertahap menjadi Rp260 triliun, lalu turun ke angka Rp240 triliun. Kendati demikian, ruang untuk mengoptimalkan efisiensi program tersebut dinilai masih terbuka lebar.
“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp330 triliun, terus dilakukan efisiensinya menjadi Rp260 triliun, terus menjadi Rp240 triliun. Tapi saya bicara dengan kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200 triliun,” ujar Purbaya.
Untuk tahun anggaran mendatang, pemerintah tetap mematok alokasi dana MBG sekitar Rp240 triliun, dengan optimisme bahwa realisasinya dapat lebih dihemat melalui efisiensi ketat serta optimalisasi teknologi.
“Sekarang juga untuk memastikan program itu berjalan efisien, Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi,” katanya.
Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, pemerintah berupaya keras menggerakkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi (engine of growth). Langkah fiskal yang efisien ini perlu diselaraskan secara erat dengan kebijakan bank sentral agar sektor fiskal maupun swasta mampu bergerak secara maksimal.
“Di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini,” ujar Purbaya.
Menilai prospek ekonomi nasional masih dalam tren positif, kombinasi efisiensi fiskal, sinergi kebijakan yang kuat, serta eksekusi program yang tepat sasaran diyakini mampu membawa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun depan tercapai dengan baik.
Pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan implementasi kebijakan demi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.