JAKARTA — Indonesia kembali menghadapi risiko ekonomi akibat hantaman bencana alam yang terjadi secara hampir bersamaan di berbagai wilayah, mulai dari gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Rangkaian peristiwa tersebut menguji kesiapan darurat sekaligus ketahanan anggaran publik dari pusat hingga daerah, serta membuka kembali pertanyaan mendasar mengenai kesiapan negara dalam membiayai risiko bencana yang datang berulang.
Presiden Prabowo Subianto memandang persoalan ini sebagai pelajaran penting bagi pemerintahannya. Dalam Rapat Terbatas Penanganan Bencana Alam bersama para kepala daerah secara virtual pada Senin (7/9/2026), Presiden meminta alokasi anggaran mitigasi bencana untuk ditingkatkan secara signifikan.
"Berarti mungkin pelajaran juga bagi kami, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kami tambah secara signifikan," kata Prabowo.
Langkah tersebut membawa konsekuensi fiskal yang lebih luas daripada sekadar penambahan dana tanggap darurat, karena mitigasi menuntut alokasi sumber daya sebelum bencana melanda, mencakup penguatan infrastruktur, sistem peringatan dini, pemetaan risiko, hingga peningkatan kesiapan logistik dan kapasitas daerah.
Posisi geografis Indonesia di kawasan "lingkaran api" atau the ring of fire menjadikan risiko bencana sebagai bagian tak terpisahkan dari kalkulasi pembangunan nasional.
"Ini ya adalah takdir kami negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kami untuk kami harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat," ujar Prabowo.
Kendala di lapangan sering kali bermula dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menjadi garda terdepan penanganan bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa instrumen Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Manggarai Timur, tersisa sangat minim dan tidak memadai untuk menanggung dampak berat di wilayah pengungsian.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan anggaran bagi wilayah Flores dengan total mencapai Rp200 miliar, di mana setiap provinsi memperoleh tambahan Rp40 miliar dan delapan kabupaten masing-masing menerima Rp20 miliar.
Meski demikian, tantangan berikutnya terletak pada kecepatan realisasi anggaran di tingkat daerah yang masih belum merata akibat keterbatasan kapasitas eksekusi.
Dari sisi makroekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai dampak rentetan bencana ini terhadap aktivitas ekonomi nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif terbatas karena berlangsung dalam waktu singkat.
Kendati demikian, para pengamat menilai bahwa peningkatan belanja mitigasi tetap mendesak agar paradigma pengelolaan fiskal bergeser dari sekadar membiayai kerusakan pascabencana menjadi membeli ketahanan ekonomi jangka panjang.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menyatakan bahwa kerugian langsung akibat bencana di Indonesia dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, sehingga investasi pada pencegahan dan infrastruktur tangguh jauh lebih rasional.
Senada dengan hal tersebut, ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menekankan perlunya basis anggaran kebencanaan yang memadai serta program pencegahan terencana yang bersifat multiyears, disertai dengan reformasi skema transfer ke daerah berbasis risiko bencana agar penanganan ke depan menjadi lebih efektif dan akuntabel.