JAKARTA — Pemerintah pusat menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera berjalan ke arah yang semakin positif.
Setelah melewati fase darurat, berbagai daerah terdampak kini memasuki tahap pemulihan yang lebih stabil. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor telah menghasilkan kemajuan nyata, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan dasar masyarakat.
“Banyak kemajuan yang sudah kita capai dalam memulihkan wilayah-wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Menurut Tito, kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat menjadi faktor utama percepatan pemulihan. Sinergi tersebut memungkinkan berbagai wilayah yang sebelumnya lumpuh akibat bencana kini mulai kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara bertahap.
Kemajuan Pemulihan di Sumatera Barat
Di Sumatera Barat, dampak bencana dirasakan oleh 19 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 wilayah sempat terdampak secara langsung. Hingga saat ini, lima daerah telah dinyatakan kembali normal, yakni Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain itu, enam daerah lainnya berada pada fase mendekati normal, yaitu Kota Solok, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat. Meski masih terdapat beberapa wilayah yang memerlukan perhatian khusus, secara umum proses pemulihan menunjukkan arah yang stabil.
Perbaikan infrastruktur dasar terus dikebut, mencakup jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, serta berbagai fasilitas umum. Di sisi lain, pemulihan layanan dasar juga menjadi prioritas, seperti listrik, jaringan internet, SPBU, air bersih, dan distribusi gas LPG yang kini kembali berjalan secara bertahap.
Normalisasi sungai di sejumlah titik menjadi bagian penting dari agenda pemulihan. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi aliran air, tetapi juga menjadi langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Percepatan di Sumatera Utara
Progres pemulihan di Sumatera Utara juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, lima daerah telah kembali normal, yakni Kota Medan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batu Bara.
Sementara itu, 11 kabupaten lainnya telah memasuki tahap mendekati normal. Meski masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, aktivitas pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi masyarakat secara umum telah kembali berjalan.
Pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik di provinsi ini dinilai menjadi penopang utama bangkitnya aktivitas masyarakat. Dengan berfungsinya kembali SPBU, stabilnya pasokan energi, serta pulihnya layanan air bersih dan komunikasi, roda kehidupan sosial dan ekonomi mulai berputar kembali.
Tantangan Pemulihan di Aceh
Sementara itu, Provinsi Aceh membutuhkan upaya pemulihan yang lebih intensif. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, satu daerah telah pulih sepenuhnya, sedangkan sembilan daerah lainnya berada pada fase mendekati normal. Kondisi geografis yang beragam membuat proses pemulihan di Aceh memiliki tantangan tersendiri.
Di wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, akses jalan yang sempat terputus kini mulai terbuka melalui pembangunan jembatan sementara. Langkah ini memungkinkan distribusi logistik kembali berjalan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada penguatan stok pangan di wilayah-wilayah tersebut. “Daerah-daerah ini perlu kita perkuat stok logistik hingga tiga bulan sebagai langkah antisipasi,” tegas Tito.
Sementara itu, di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, pembersihan endapan lumpur dilakukan secara masif. Ribuan personel TNI, Polri, sekolah kedinasan, serta masyarakat dilibatkan dalam proses ini agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.
Normalisasi Sungai dan Layanan Dasar
Secara umum, layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak terus menunjukkan perbaikan. SPBU di kabupaten/kota yang sempat terganggu kini telah kembali beroperasi. Distribusi energi semakin stabil, layanan air bersih dan gas LPG berangsur normal, serta aktivitas pemerintahan di hampir seluruh daerah telah kembali berjalan.
Normalisasi sungai menjadi fokus penting sebagai bagian dari pemulihan sekaligus upaya mitigasi bencana ke depan. Pemerintah menilai penguatan infrastruktur pengendali banjir dan aliran sungai merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kerusakan akibat bencana serupa.
"Contoh penyelesaian persoalan sungai ada di Tapanuli Tengah. Sungai itu dikerok dan dibuatkan tanggul pada sebelah kanan dan kirinya," jelas dia.
Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan cepat, tetapi juga pada peningkatan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana berikutnya.
Dengan tren pemulihan yang terus menguat di berbagai daerah, pemerintah optimistis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera akan menunjukkan kemajuan yang berkelanjutan. Upaya lintas sektor yang terkoordinasi diharapkan mampu memastikan kehidupan masyarakat benar-benar kembali pulih dan bergerak normal, seiring dengan berfungsinya kembali infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak.
