JAKARTA - Upaya menjaga kerukunan umat beragama di tengah tingginya pluralitas sosial terus diperkuat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menjelang agenda nasional Konferensi Nasional Harmoni Award, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mematangkan konsep, substansi, dan arah kebijakan agar kegiatan tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Pemantapan tersebut dilakukan melalui pertemuan silaturahmi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Kariyanto, bersama Pengurus FKUB. Pertemuan berlangsung di Aula 2 Kanwil Kemenag NTT dan difokuskan pada penyelarasan agenda nasional serta penajaman program kerja kerukunan umat beragama di daerah yang dikenal memiliki tingkat keberagaman tinggi.
Pemantapan Agenda Nasional Kerukunan
Dalam pertemuan tersebut, Kariyanto menekankan bahwa Konferensi Nasional Harmoni Award bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan kerukunan yang relevan dengan dinamika masyarakat. Ia menilai, tanpa perencanaan yang matang dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, konferensi berpotensi kehilangan makna substantifnya.
Menurut Kariyanto, tema, substansi, serta rumusan kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjawab persoalan kerukunan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah dengan latar belakang agama, budaya, dan sosial yang beragam seperti NTT.
Tema Harus Menjawab Tantangan Nyata
Kariyanto secara tegas mengingatkan pentingnya kesesuaian tema konferensi dengan kondisi riil di lapangan. Ia menilai, kerukunan umat beragama tidak cukup dibahas dalam tataran konseptual, tetapi perlu dirumuskan melalui pendekatan yang aplikatif dan kontekstual.
“Konferensi Nasional ini harus menjadi ruang refleksi dan perumusan kebijakan yang konkret. Tema yang kita angkat harus menjawab persoalan nyata kerukunan di masyarakat, bukan hanya bersifat konseptual,” kata Kariyanto.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa Kemenag dan FKUB ingin menjadikan konferensi ini sebagai ruang dialog yang produktif, sekaligus wadah untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Harmoni Award Bukan Sekadar Seremonial
Selain konferensi nasional, agenda Harmoni Award juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Kariyanto menilai, Harmoni Award memiliki peran strategis sebagai instrumen apresiasi sekaligus edukasi publik mengenai pentingnya merawat kerukunan umat beragama.
Ia menegaskan bahwa Harmoni Award tidak boleh dipandang sebagai kegiatan simbolik semata, melainkan momentum untuk menampilkan praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dalam menjaga harmoni sosial-keagamaan.
“Konferensi Nasional dan Harmoni Award tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum refleksi kebijakan dan penguatan praktik baik kerukunan di daerah,” ujarnya.
Apresiasi Praktik Terbaik Kerukunan
Lebih lanjut, Kariyanto menekankan bahwa Harmoni Award harus menjadi ajang apresiasi bagi tokoh, komunitas, dan daerah yang telah berkontribusi nyata dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Menurutnya, pengakuan terhadap praktik baik ini penting untuk mendorong replikasi dan penguatan budaya damai di berbagai wilayah.
“Harmoni Award harus menjadi ajang apresiasi bagi tokoh, komunitas, dan daerah yang telah menunjukkan praktik terbaik dalam merawat kerukunan. Ini penting untuk membangun budaya damai yang berkelanjutan,” tambahnya.
Ia berharap, melalui pemberian penghargaan tersebut, masyarakat dapat melihat contoh konkret bagaimana nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Peran Strategis FKUB di Daerah Plural
Dalam konteks NTT yang memiliki tingkat pluralitas sosial-keagamaan tinggi, peran FKUB dinilai sangat strategis. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang dialog antarumat beragama, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendeteksi dini potensi konflik serta merawat harmoni sosial.
Melalui koordinasi yang intens antara Kemenag dan FKUB, berbagai program kerukunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Pertemuan silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi tersebut menjelang agenda nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Penguatan Koordinasi Lintas Pemangku Kepentingan
Melalui pertemuan ini, Kemenag NTT berharap koordinasi lintas pemangku kepentingan semakin solid, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Nasional Harmoni Award sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Selain itu, forum ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai inklusivitas dan kebersamaan tetap menjadi fondasi kehidupan beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Komitmen Wujudkan Kehidupan Beragama Rukun
Kemenag NTT menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya kehidupan beragama yang rukun, inklusif, dan berkeadaban. Konferensi Nasional dan Harmoni Award diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat komitmen tersebut, tidak hanya di tingkat kebijakan, tetapi juga dalam praktik nyata di tengah masyarakat.
Dengan pemantapan agenda sejak dini, Kemenag bersama FKUB optimistis agenda nasional ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga dan merawat harmoni sosial-keagamaan di NTT maupun di tingkat nasional.
