JAKARTA - Konektivitas udara merupakan urat nadi bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah kepulauan. Kabar mengejutkan mengenai rencana pamitnya maskapai pembawa bendera nasional, Garuda Indonesia, dari langit Tanjungpinang memicu respons cepat dari otoritas tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Kepri kini tengah menyusun serangkaian langkah diplomasi dan kebijakan internal guna memastikan simbol kebanggaan transportasi udara tersebut tetap melayani masyarakat di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF).

Langkah ini diambil bukan sekadar untuk mempertahankan mobilitas, melainkan menjaga marwah Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan dan pintu gerbang investasi. Keberadaan maskapai kelas layanan penuh (full service) dianggap sebagai indikator krusial bagi kenyamanan para pemangku kepentingan, mulai dari pejabat negara hingga calon investor asing yang melirik potensi di Pulau Bintan.

Diplomasi ke Jakarta dan Komitmen Pemerintah Daerah

Menanggapi tenggat waktu yang kian dekat, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengupayakan langkah-langkah strategis guna mempertahankan maskapai Garuda Indonesia tetap melayani rute penerbangan dari dan ke Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) di Tanjungpinang. Hal itu menyusul rencana penghentian operasional pesawat Garuda Indonesia di pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut per tanggal 9 Februari 2026.

Ansar tidak tinggal diam dengan kabar tersebut. Ia langsung bergerak melakukan lobi tingkat tinggi dengan manajemen pusat maskapai BUMN tersebut guna mencari titik temu yang saling menguntungkan. "Kita sudah menemui manajemen Garuda Indonesia di Jakarta. Hasilnya, masih dipertimbangkan kembali," kata Ansar di Tanjungpinang, Rabu (28/1/2026). Upaya ini menunjukkan keseriusan pemda dalam menjaga standar layanan transportasi di wilayahnya.

Peningkatan Skala Wisata sebagai Penarik Okupansi

Salah satu tantangan utama maskapai dalam melayani suatu rute adalah tingkat keterisian kursi atau okupansi. Menyadari hal tersebut, Gubernur Ansar berencana untuk meningkatkan daya tarik daerah melalui berbagai kegiatan berskala besar. Ansar mengatakan upaya lain yang akan dilakukan ialah pemerintah daerah akan memperbanyak agenda wisata di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan agar banyak wisatawan datang melalui bandara RHF.

Dengan memperbanyak festival budaya, ajang olahraga internasional, dan konferensi tingkat nasional, diharapkan arus penumpang menuju Tanjungpinang dapat meningkat secara konsisten. Hal ini secara langsung akan menjawab keraguan maskapai terkait nilai ekonomis rute penerbangan tersebut, sehingga keberlangsungan layanan dapat lebih terjamin secara komersial.

Penyesuaian Anggaran Perjalanan Dinas dan Kebijakan Internal ASN

Selain sektor pariwisata, pemerintah daerah juga menyiapkan regulasi internal yang menyasar penggunaan anggaran daerah. Pemerintah Provinsi Kepri berencana menaikkan satuan standar harga (SSH) perjalanan dinas ASN guna menyesuaikan dengan harga tiket Garuda. Kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memberikan fleksibilitas bagi aparatur negara dalam memilih moda transportasi.

"Dengan menaikkan SSH, Garuda bisa menjadi pilihan para pegawai saat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, seperti Jakarta," ujar Ansar. Lebih lanjut, ia turut mengimbau para pegawai di Tanjungpinang dan Bintan menaiki pesawat Garuda ketika berangkat dinas keluar daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung okupansi bagi Garuda Indonesia. "Pegawai harus pulang dan pergi lewat Bandara RHF Tanjungpinang, jangan Batam terus," tegasnya.

Kekhawatiran Terhadap Indeks Kebanggaan dan Iklim Investasi

Bagi Gubernur Ansar, kehadiran Garuda Indonesia di ibu kota provinsi memiliki nilai simbolis yang kuat. Ia menyatakan bahwa penerbangan maskapai BUMN itu menjadi salah satu indeks kebanggaan suatu daerah, apalagi status Tanjungpinang sebagai ibukota sekaligus pintu utama masuk wisatawan ke Kepri, selain Batam. Hilangnya layanan ini dikhawatirkan akan menurunkan prestise daerah di mata publik nasional maupun internasional.

Lebih jauh, ia mengaku khawatir penghentian operasional maskapai penerbangan nasional Indonesia itu bisa berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisatawan maupun investor, khususnya ke Tanjungpinang dan Bintan. Investasi sering kali mengikuti kemudahan akses, dan penarikan layanan maskapai nasional bisa menjadi sinyal negatif bagi calon pemodal. "Pemda Kepri siap mendukung Garuda tetap melayani penerbangan di Bandara RHF Tanjungpinang," ujar Ansar.

Konfirmasi Otoritas Bandara Terkait Rencana Penutupan Rute

Kabar mengenai penghentian operasional ini juga mendapatkan konfirmasi dari pihak pengelola bandara. General Manager Bandara RHF Tanjungpinang, Mohamad Setiadi Dermawan, membenarkan informasi maskapai Garuda Indonesia akan pamit dari bandara tersebut. Walaupun pemberitahuan formal belum diterima, sinyal lisan sudah disampaikan secara jelas oleh pihak maskapai.

"Informasi secara lisan sudah kita terima dari Garuda, kalau tertulis, belum ada," katanya. Setiadi mengungkapkan bahwa maskapai tersebut dijadwalkan melayani penerbangan terakhir di Tanjungpinang pada 9 Februari 2026. Ia menduga alasan operasional, termasuk kemungkinan terkait efisiensi beban biaya, menjadi salah satu pemicu utama Garuda ingin mengakhiri layanannya dari bandara RHF yang selama ini melayani rute Tanjungpinang-Jakarta.

Opsi Penggantian Layanan oleh Citilink Indonesia

Jika upaya mempertahankan Garuda menemui jalan buntu, otoritas bandara telah menyiapkan rencana cadangan agar konektivitas menuju ibu kota negara tetap terjaga. Setiadi menjelaskan jika maskapai tersebut tidak lagi beroperasi, maka penerbangan di bandara RHF akan dilayani oleh maskapai Citilink yang merupakan anak usaha Garuda Indonesia.

Meskipun secara kelas layanan berbeda, Citilink diharapkan dapat menutup celah frekuensi yang ditinggalkan. Selama ini, Garuda melayani tiga kali penerbangan dalam seminggu, sedangkan Citilink empat kali dalam seminggu. "Dengan tidak dilayani Garuda, ke depan Citilink akan terbang setiap hari melayani penumpang di bandara RHF," pungkas Setiadi. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan agar Garuda Indonesia tetap bertahan sebagai opsi layanan premium bagi masyarakat Kepulauan Riau.