JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki posisi penting dalam mendorong pergerakan roda perekonomian nasional secara menyeluruh.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy memandang bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi.
Dalam pandangannya, MBG ditempatkan sebagai instrumen yang mampu menghubungkan berbagai sektor dalam satu rantai ekonomi yang luas, mulai dari produsen hingga masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan tidak berhenti pada aspek sosial, tetapi juga merambat pada sektor produksi, distribusi, dan konsumsi.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model big push yang strategis karena berperan sebagai push factor sekaligus pull factor dalam rantai besar perekonomian nasional, dari produsen hingga penerima manfaat,” katanya dalam Acara Penyerahan Hasil Kegiatan Implementasi Nota Kesepahaman antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN), dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa MBG diposisikan sebagai pemicu sekaligus penarik aktivitas ekonomi. Di satu sisi, program ini mendorong peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan. Di sisi lain, keberadaan penerima manfaat menciptakan permintaan yang stabil sehingga rantai pasok tetap bergerak.
MBG sebagai Lompatan Strategis Keluar dari Middle Income Trap
Pada kesempatan yang sama, Rachmat menegaskan bahwa setiap negara memiliki pendekatan berbeda untuk melakukan lompatan pembangunan agar mampu keluar dari jebakan middle income trap. Indonesia, menurutnya, membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan perubahan struktural secara nyata dan berkelanjutan.
Ia kemudian mengaitkan pelaksanaan MBG dengan pendekatan teori pembangunan ekonomi yang dikenal sebagai big push. Teori ini menekankan pentingnya dorongan besar dan terintegrasi agar transformasi ekonomi dapat terjadi secara signifikan.
Rachmat Pambudy mengutip big push theory dari Paul N. Rosenstein-Rodan yang menekankan pentingnya dorongan besar untuk menciptakan perubahan struktural. Dalam konteks Indonesia, MBG dianggap sebagai dorongan besar tersebut.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya dilihat sebagai kebijakan sektoral, tetapi sebagai bagian dari strategi makro pembangunan nasional. Dengan skala implementasi yang luas, program ini diharapkan mampu menciptakan efek berantai pada berbagai sektor ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pentingnya Integrasi Data untuk Memastikan Dampak Program
Agar manfaat program dapat terukur secara objektif, pemerintah menekankan pentingnya sistem pencatatan dan pengelolaan data yang kuat. Integrasi data dinilai menjadi kunci untuk melihat perubahan sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan MBG.
“Apabila variabel anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belanja dapur, serta keterhubungan belanja dengan penerima manfaat dapat terekam oleh BPS, Indonesia akan memiliki data yang kuat untuk menunjukkan terjadinya perubahan sosial yang sangat signifikan,” ujarnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 turut menegaskan urgensi integrasi data dalam mendukung proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program MBG secara komprehensif.
Dalam kerangka tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan mampu menyusun sistem informasi digital yang mencatat seluruh transaksi, merekam keluaran program, serta mengukur dampak yang dihasilkan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam pengumpulan serta verifikasi data di tingkat masyarakat agar akurasi dan keterpaduan data nasional tetap terjaga.
Kolaborasi antara BGN dan BPS menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga implementasi, memiliki basis data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kerangka Analisis dan Penguatan Sistem Pemantauan Program
Ke depan, Rachmat menyampaikan perlunya kesepakatan kerangka analisis lanjutan yang berbasis theory of change (ToC). Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalur perubahan yang diharapkan dari program MBG.
Melalui kerangka tersebut, pelaksanaan program dapat diukur secara komprehensif mulai dari aspek input, proses, output, hingga outcome. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya melihat besaran anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dampak nyata yang dihasilkan terhadap kualitas gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penguatan mekanisme berbagi-pakai data menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas pemantauan. Pemanfaatan data BPS dalam evaluasi, pelaksanaan survei rutin hingga tingkat sub nasional, serta integrasi data Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dipandang sebagai langkah strategis agar hasil program dapat diukur secara nyata.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan yang terjadi di masyarakat, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.
MBG sebagai Bagian Jalan Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Program MBG juga ditempatkan dalam konteks pembangunan jangka panjang nasional. Pemerintah memandang bahwa peningkatan kualitas gizi masyarakat merupakan fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia unggul.
“Kita sedang membuat sejarah perubahan sosial dari cita-cita Bung Karno; seratus tahun kemudian kita menciptakan Indonesia Emas, dan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian menuju pencapaian Indonesia Emas 2045,” ungkap Kepala Bappenas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MBG tidak hanya dilihat sebagai program jangka pendek, melainkan bagian dari agenda besar transformasi sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan dukungan data yang kuat, koordinasi lintas lembaga, serta kerangka evaluasi yang terukur, program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan.
Secara keseluruhan, MBG diposisikan sebagai kebijakan strategis yang menghubungkan kepentingan peningkatan gizi masyarakat dengan penguatan struktur ekonomi nasional. Melalui integrasi data, pendekatan teori pembangunan, serta sistem pemantauan yang komprehensif, pemerintah menargetkan program ini dapat menjadi salah satu pendorong utama menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
