JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan langkah strategis agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terhenti. Penyesuaian skema distribusi menjadi kunci utama agar kebutuhan gizi masyarakat, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun tidak, tetap terpenuhi dengan optimal tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan kepastian bahwa transisi operasional selama bulan puasa telah dipetakan secara matang. Fokus utama BGN adalah fleksibilitas waktu distribusi dan ketahanan jenis makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
Komitmen Keberlanjutan Program MBG di Bulan Suci
Dalam sebuah pernyataan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini akan terus berjalan melalui empat mekanisme khusus. Perubahan ini dilakukan untuk menghormati tradisi Ramadan tanpa mengesampingkan target pemenuhan gizi nasional.
"Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan," ujar Dadan. Pembedaan mekanisme ini didasarkan pada kategori penerima dan kondisi geografis atau demografis wilayah tertentu.
Langkah ini diambil agar tidak ada jeda dalam intervensi gizi, terutama bagi kelompok yang sangat membutuhkan asupan nutrisi secara berkelanjutan. BGN berupaya memastikan bahwa perubahan jadwal tidak mengurangi kualitas layanan yang sudah berjalan selama ini.
Empat Mekanisme Distribusi Berdasarkan Kebutuhan Penerima
Fleksibilitas menjadi prinsip utama BGN dalam menyusun rencana operasional Ramadan tahun ini. Adapun rincian empat mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, bagi siswa di sekolah yang berada di wilayah mayoritas Muslim atau sedang menjalankan puasa, distribusi makanan akan tetap dilakukan ke sekolah. Namun, menu yang disajikan akan diubah menjadi jenis makanan yang lebih tahan lama sehingga bisa dibawa pulang untuk disantap saat berbuka puasa. "Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka," jelas Dadan.
Kedua, untuk sekolah-sekolah di wilayah dengan mayoritas siswa yang tidak menjalankan ibadah puasa, skema pemberian makan tetap dilakukan seperti hari-hari biasa. Tidak ada pergeseran waktu maupun perubahan drastis pada jenis menu segar yang diberikan. "Kemudian, untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal," tambahnya.
Ketiga, perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita). Bagi kelompok ini, BGN memastikan tidak ada perubahan skema sama sekali. Pelayanan gizi harian tetap berjalan normal karena kebutuhan biologis mereka yang mendesak. "Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, juga normal," tegas Kepala BGN tersebut.
Keempat, penyesuaian operasional dilakukan di lingkungan pondok pesantren. Karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) biasanya terletak di dalam area pesantren, maka waktu memasak dan distribusi akan digeser sepenuhnya mengikuti waktu berbuka. "Untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," tuturnya.
Inovasi Menu Ramadan: Dari Kurma Hingga Pangan Lokal
Selain jadwal, BGN juga merombak komposisi menu untuk mendukung ketahanan makanan saat dibawa pulang oleh siswa. Dadan menjelaskan bahwa menu Ramadan akan mengedepankan bahan-bahan yang tidak cepat basi namun tetap bernutrisi tinggi.
Daftar menu yang disiapkan mencakup kurma sebagai takjil utama, telur rebus, telur asin, telur pindang, abon, buah-buahan, hingga susu. Selain itu, BGN berkomitmen untuk memaksimalkan potensi pangan lokal yang biasanya melimpah saat Ramadan.
"Kemudian, ada abon, buah, susu, dan penganan-penganan lokal yang saya kira secara tradisional banyak disajikan di bulan Ramadan yang tahan lama. Kita hindarkan semaksimal produk-produk perusahaan besar. Sesekali boleh, tapi tidak setiap hari," ungkap Dadan saat ditemui di Balai Kota Jakarta.
Langkah ini juga bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG, sehingga program MBG tidak hanya memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara nyata.
Pengendalian Stok dan Antisipasi Lonjakan Harga Pangan
Ramadan seringkali identik dengan fluktuasi harga pangan akibat meningkatnya permintaan pasar. Sadar akan risiko ini, BGN telah menyiapkan strategi pengendalian bahan baku agar program MBG tidak justru membebani pasar domestik.
Dadan menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memantau komoditas yang permintaannya sedang tinggi di masyarakat. Jika ditemukan lonjakan harga pada satu komoditas tertentu, BGN akan secara proaktif beralih ke bahan substitusi yang setara nilai gizinya.
"Kira-kira produk apa yang dibutuhkan masyarakat secara umum untuk menjelang puasa dan juga Idul Fitri, nanti kita akan kurangi permintaannya di program Makan Bergizi," jelasnya. Dengan cara ini, BGN berharap tetap bisa menyediakan makanan berkualitas tanpa memicu inflasi pangan yang merugikan masyarakat luas.
Uji Coba dan Integrasi Program di Masa Depan
Sebagai langkah awal implementasi skema ini, BGN berencana melakukan pilot project di salah satu pesantren di Bandung. Agenda ini nantinya akan dikemas dalam bentuk buka puasa bersama untuk melihat efektivitas distribusi SPPG di lingkungan internal lembaga pendidikan agama.
Di sisi lain, BGN juga tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial untuk memperluas jangkauan MBG. Target berikutnya adalah integrasi layanan bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas, sehingga cakupan perlindungan gizi di Indonesia menjadi semakin inklusif.
Hingga saat ini, BGN terus mengejar target pembangunan infrastruktur pendukung. Di Jakarta sendiri, sebanyak 475 unit SPPG dikabarkan sudah beroperasi dari total target 804 unit yang direncanakan untuk melayani warga ibu kota secara maksimal.
