JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, khususnya pada daerah otonomi baru yang membutuhkan dukungan sarana pemerintahan yang memadai.
Salah satu proyek penting yang kini tengah dipersiapkan adalah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan di Papua Pegunungan yang akan menjadi pusat aktivitas administrasi pemerintahan provinsi tersebut.
Kehadiran kawasan pusat pemerintahan dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih efektif bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan kawasan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur penunjang yang terintegrasi.
Untuk memastikan rencana pembangunan berjalan sesuai dengan target, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan menjadi pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Peninjauan ini menjadi bagian dari langkah awal untuk memastikan kesiapan lahan serta dokumen perencanaan sebelum pembangunan dimulai.
Target Penyelesaian KIPP Papua Pegunungan Tahun 2028
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan (Papeg) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya rampung dikerjakan pada tahun 2028.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum RI Diana Kusumastuti dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo meninjau lokasi pembangunan KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Diana Kusumastuti dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu mengatakan pembangunan KIPP Papua Pegunungan akan mulai dikerjakan pada semester dua tahun 2026 dan akan selesai pada tahun 2028.
“Kalau tidak ada halangan maka pembangunan KIPP Papua Pegunungan mulai dikerjakan pada semester dua tahun 2026, dan progres pembangunannya selesai pada tahun 2028,” katanya.
Peninjauan langsung ke lokasi dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan sesuai rencana serta mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama proses pembangunan berlangsung.
Prioritas Pembangunan Tiga Gedung Utama
Menurut dia, pembangunan awal di KIPP Papua Pegunungan akan diprioritaskan kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR).
“Pembangunan di KIPP Papua Pegunungan akan dimulai dengan tiga bangunan utama yakni kantor gubernur, MRP dan DPR,” ujarnya.
Ketiga bangunan tersebut dipilih sebagai prioritas karena memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kantor gubernur akan menjadi pusat administrasi pemerintahan provinsi, sementara MRP dan DPR memiliki fungsi penting dalam aspek representasi serta pengambilan kebijakan daerah.
Dengan pembangunan tiga gedung utama ini, diharapkan kegiatan pemerintahan di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih optimal serta terpusat dalam satu kawasan pemerintahan yang terintegrasi.
Pembangunan Sempat Tertunda karena Perpindahan Lokasi
Dia menyadari pembangunan KIPP Papua Pegunungan agak sedikit terlambat dibandingkan dengan tiga KIPP pada daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
“Kami menyadari pembangunan KIPP Papua Pegunungan sedikit terlambat karena ada perpindahan lokasi pembangunan sehingga harus diperhitungkan kembali semua. Meski terlambat, namun semuanya ini tetap kami proses,” katanya.
Perubahan lokasi pembangunan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses perencanaan harus disusun ulang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kondisi lokasi yang baru.
Meskipun mengalami keterlambatan dibandingkan dengan daerah otonomi baru lainnya di Papua, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan KIPP Papua Pegunungan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Penyesuaian Perencanaan dengan Lokasi Baru
Dia menambahkan ketika adanya perpindahan lokasi KIPP Papua Pegunungan maka perencanaan pembangunan dari awal hingga akhir pun berubah sesuai dengan lokasi baru.
“Kami bersama dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan sedang menyiapkan dokumen-dokumen pembangunannya. Mudah-mudahan pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat dikerjakan pada semester dua tahun ini,” ujarnya.
Penyesuaian dokumen perencanaan menjadi langkah penting sebelum pembangunan dimulai. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan tata ruang, infrastruktur pendukung, serta kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai kawasan pemerintahan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses persiapan pembangunan tersebut. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh dokumen dan tahapan perencanaan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan fisik dapat dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan di Wamena nantinya diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol perkembangan wilayah Papua Pegunungan sebagai provinsi baru yang terus berkembang dalam berbagai sektor pembangunan.
