JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak pemerintah agar mencermati kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk alokasi anggaran 2027.
"Situasi yang terjadi di daerah ini mesti menjadi catatan tebal para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola keuangan antara pusat dan daerah, khususnya terkait instrumen Transfer ke Daerah pada anggaran 2027," kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Khozin sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan dana sekitar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah yang salah satunya dialokasikan guna menopang pembayaran gaji PPPK serta PPPK Paruh Waktu beserta keperluan pembangunan regional.
Anggaran tersebut bersumber dari pelunasan sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) serta suntikan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.
Khozin mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut lantaran meringankan beban pemda dalam memenuhi kebutuhan fiskal, khususnya pascapengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
"Kami menyambut baik langkah komitmen pemerintah pusat dalam merespons secara aktif persoalan yang terjadi di daerah. Ini sejalan dengan kesepakatan antara Komisi II DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu," katanya.
Berdasarkan pandangannya, penerapan otonomi daerah lewat pelimpahan kewenangan pusat wajib diimbangi ketersediaan kapasitas fiskal yang memadai supaya pemda sanggup mengoptimalkan pelayanan publik beserta fungsi kewenangannya.
"Transfer kewenangan tapi tidak diikuti dengan transfer keuangan ke daerah, maka hanya ada kewenangan semu (pseudo authority)," katanya.
Di sisi lain, Khozin mengimbau pemda agar mengoptimalkan kemampuan fiskalnya lewat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penekanan pemborosan anggaran, serta penciptaan sumber penerimaan yang sah secara hukum.
"Daerah mesti sekuat tenaga meningkatkan pendapatan asli daerah, saling kerja sama antardaerah, saling transfer pengetahuan dan strategi antardaerah mesti sering dilakukan," katanya.
