JAKARTA - Kepercayaan pasar modal Indonesia tengah diuji setelah keputusan pembekuan penyesuaian indeks MSCI dan pengunduran diri sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Badan Anggaran DPR mengeluarkan pesan tegas dan strategis bagi pimpinan baru OJK, yaitu Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi, agar bisa menavigasi pasar modal menuju pemulihan dan stabilitas.
Transparansi dan Kebijakan Free Float sebagai Pilar Utama Pemulihan Pasar
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menggarisbawahi tujuh fokus prioritas bagi pimpinan baru OJK yang harus segera dilaksanakan. Poin pertama adalah pentingnya transparansi emiten.
Menurut Said, data pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) harus dibuka secara penuh oleh OJK agar lembaga pemeringkat internasional seperti MSCI bisa melakukan penilaian risiko dengan akurat. Hal ini penting untuk mencegah kembali terjadinya pembekuan indeks yang sangat merugikan pasar modal Indonesia.
Selain itu, DPR menyambut baik rencana OJK yang mulai memperluas porsi saham publik atau free float. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Februari 2026, di mana free float dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%, dan diharapkan terus diperluas secara bertahap.
Dengan demikian, likuiditas pasar meningkat dan menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun asing. Kebijakan free float ini dianggap sangat strategis untuk menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum dan Regulasi untuk Melindungi Investor Ritel
Said Abdullah juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik manipulasi pasar atau yang biasa disebut saham gorengan. DPR berharap OJK dapat berperan sebagai komando utama dalam mengatasi perilaku coordinated trading yang merugikan banyak pihak.
Meski bantuan dari aparat hukum lain diperlukan, kendali penuh operasi pengawasan dan penindakan harus tetap berada di tangan OJK agar institusi ini tidak kehilangan marwah dan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, DPR juga menyoroti fenomena influencer saham di media sosial yang kian marak. Pengaruh mereka terhadap keputusan investasi masyarakat ritel sangat besar, dan tidak sedikit yang menimbulkan sindikasi saham gorengan.
Oleh karena itu, DPR meminta OJK untuk mewajibkan sertifikasi bagi para influencer dan penyedia jasa teknologi yang bekerja sama dengan perusahaan efek. Hal ini penting sebagai langkah preventif agar investor ritel tidak dirugikan dan pasar modal tetap kondusif.
Evaluasi Ketat Risiko Investasi Asuransi dan Dana Pensiun
Selain itu, DPR meminta pimpinan baru OJK untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap risiko investasi produk asuransi dan dana pensiun (dapen) yang menempatkan dana besar di pasar saham. Saat ini, batas penempatan iuran asuransi di pasar saham mencapai 20%, yang dianggap memiliki risiko spekulatif tinggi. DPR meminta agar batas ini dikaji ulang demi melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas pasar modal secara keseluruhan.
DPR juga menyoroti risiko yang mungkin timbul dari transaksi repo yang melibatkan dana pensiun. Saat investor asing melakukan arus keluar, nilai portofolio dan jaminan repo dapat turun drastis, menyebabkan masalah likuiditas yang berpotensi mengganggu pasar modal.
Hal ini harus menjadi perhatian utama OJK untuk melakukan pengawasan yang ketat dan pengelolaan risiko yang cermat demi menjaga kesehatan pasar modal.
Perombakan Pimpinan OJK dan Dampaknya terhadap Pasar Modal
Perombakan pimpinan di OJK terjadi setelah Ketua Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Mirza Adityaswara mengundurkan diri efektif sejak 31 Januari 2026. Keputusan ini menyusul gejolak pasar modal yang terjadi pasca-keputusan MSCI membekukan penyesuaian indeks saham Indonesia.
Situasi ini menyebabkan aksi panic selling dan arus keluar dana asing secara masif di akhir Januari 2026, sehingga membuat kepercayaan pasar anjlok.
Dalam kondisi genting tersebut, DPR memberikan mandat yang besar bagi pimpinan baru OJK untuk segera melakukan langkah-langkah strategis guna menstabilkan pasar dan mengembalikan kepercayaan investor.
Harapan DPR kepada Pimpinan Baru OJK dalam Menghadapi Tantangan
DPR berharap pimpinan baru OJK mampu menjalankan tujuh prioritas yang telah disampaikan dengan konsisten dan transparan. Fokus utama meliputi peningkatan transparansi data emiten, pengembangan kebijakan free float, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta regulasi ketat untuk influencer saham.
Selain itu, evaluasi risiko penempatan dana asuransi dan pensiun di pasar saham harus dilakukan secara mendalam untuk menghindari risiko spekulatif yang berbahaya.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, namun juga membangun fondasi yang kuat bagi pasar modal Indonesia agar lebih tahan terhadap guncangan di masa mendatang.
Dengan tekanan yang besar dari berbagai pihak dan kondisi pasar yang sangat dinamis, pimpinan OJK diharapkan menunjukkan kepemimpinan yang visioner, tegas, dan mampu mengambil keputusan tepat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan pasar modal Indonesia.
