JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menerangkan bahwa pihak berwenang tidak menentukan tanggal 18 Agustus 2026 sebagai hari bebas kerja maupun cuti gabungan untuk aparatur sipil negara (ASN).
Akan tetapi, dirinya menyatakan bahwa pemerintah daerah diimbau guna memfasilitasi kelonggaran untuk publik yang tetap berhasrat menyelenggarakan perayaan massal guna memperingati HUT Ke-81 Republik Indonesia di tanggal 18 Agustus 2026.
"Dari Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) disampaikan bahwa semua daerah diminta untuk memberikan kemudahan apabila ada warga yang ingin melaksanakan pesta rakyat. Jadi agak fleksibel jadwalnya,” ucap Bima di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Bima menggarisbawahi bahwa kebijakan itu tak bermakna penentuan cuti massal atau hari libur. Negara sekadar memohon lembaga pemerintahan dan pihak relevan memberi kesempatan bagi warga guna meneruskan acara peringatan kemerdekaan.
Berdasarkan pandangan Bima, anjuran ini tidak cuma dialamatkan bagi lembaga instansi pemerintah. Kelompok swasta turut diperbolehkan memberikan keluwesan untuk pekerjanya jika berkeinginan mengadakan atau berpartisipasi dalam acara perayaan HUT RI.
"Ya, diimbau saja. Memang artinya tidak wajib, tapi para pimpinan perusahaan dan lain-lain kalau ingin melakukan pesta rakyat, kegiatan-kegiatan 17-an, masih bisa besok," ujar Bima.
Bima menyoroti bahwa alokasi fleksibilitas ini dilaksanakan dalam kerangka memelihara persatuan warga saat menyemarakkan kemerdekaan.
"Konteksnya kan kebersamaan, ya, pesta rakyat," pungkasnya.
