FINANSIALNEWS.COM — Polemik klasifikasi desil yang tengah diperbaiki Kementerian Keuangan menjadi ganjalan utama realisasi pembatasan BBM bersubsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui data kelompok masyarakat desil 9 dan 10 sedang dibenahi menyusul gelombang protes warga yang merasa salah masuk kategori mampu.
APBN 2026 mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, namun sebagian besar manfaat Pertalite justru dinikmati kalangan berada. Purbaya memperkirakan pembatasan pada kelompok desil 10 saja bisa menghemat sekitar 10 persen dari total anggaran subsidi energi.
Pilot Project Jadi Jalan Tengah di Tengah Data yang Belum Ajeg
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pelarangan pembelian Pertalite berbasis desil masih memungkinkan diterapkan pada 2026, tetapi sebaiknya dimulai secara terbatas dan bertahap. Ia merujuk pernyataan pemerintah pada 26 Agustus 2026 yang menyatakan sistem pembatasan tengah disiapkan sambil memperbaiki DTSEN."Pemerintah pada 26 Agustus 2026 menyatakan sistem pembatasan untuk desil 9 dan 10 sedang disiapkan sambil memperbaiki DTSEN, sedangkan Purbaya sebelumnya membuka opsi menguji desil 10 terlebih dahulu," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).
Menurutnya, masalah utamanya bukan kesiapan teknologi Pertamina, melainkan risiko exclusion error akibat data kesejahteraan yang belum mencerminkan kondisi aktual. Status desil bersifat relatif dan dibentuk dari berbagai karakteristik, sehingga keluarga yang memiliki kendaraan atau konsumsi BBM tinggi tidak otomatis identik dengan kelompok kaya.
"Jika pembatasan diterapkan serentak ketika basis data masih diperdebatkan, exclusion error dapat memukul pekerja komuter, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga rentan yang bergantung pada kendaraan," ujar Syafruddin.
Implementasi tahun ini layak dilakukan hanya sebagai proyek percontohan terbatas. Pelaksanaannya wajib disertai masa sanggah, kanal koreksi cepat, audit dampak, serta jaring perlindungan bagi kelompok dengan kebutuhan mobilitas tinggi.
Reformasi Tak Boleh Ditunda, tapi Akurasi Sasaran Harga Mati
Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita menilai pelarangan BBM bersubsidi mutlak diperlukan demi menegakkan keadilan fiskal. Subsidi sejatinya merupakan instrumen pelindung bagi kelompok rentan, bukan fasilitas untuk menyubsidi konsumsi energi orang kaya."Semakin lama reformasi ditunda, semakin besar risiko kebocoran subsidi terus berlangsung," ujar Ronny.
Ronny menyarankan pemerintah tidak perlu menunggu perbaikan seluruh data DTSEN. Pendekatan bertahap bisa dimulai dari kelompok yang paling mudah diidentifikasi sebagai pihak yang tidak layak menerima subsidi, misalnya berdasarkan kombinasi jenis dan kepemilikan kendaraan serta indikator ekonomi tertentu.
"Menunggu data sempurna bisa membuat reformasi tidak pernah dimulai, sementara menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa juga berisiko tinggi," ujar Ronny.
Dalam eksekusinya, QR Code di aplikasi MyPertamina tetap dapat dijadikan instrumen utama pemantauan di lapangan. Namun, sistem ini harus segera dikembangkan menjadi alat verifikasi yang dinamis dan terintegrasi dengan basis data pemerintah.
"Yang penting, masyarakat harus memiliki mekanisme keberatan dan koreksi jika statusnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya," ujar Ronny.
Urgensi di Tengah Gejolak Harga Minyak
Syafruddin menegaskan pembatasan BBM bersubsidi memang sudah sangat mendesak, terlebih ketika harga minyak dunia bergejolak. Subsidi berbasis komoditas membuat beban fiskal ikut membesar, sehingga reformasi menjadi keniscayaan.Meski demikian, kecepatan reformasi tidak boleh mengorbankan akurasi sasaran. Pembatasan yang keliru dapat menaikkan biaya transportasi, menekan daya beli, dan mendorong inflasi melalui ongkos distribusi.
Sebagai langkah evaluasi ke depan, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang transparan. Indikator itu antara lain penghematan fiskal, penurunan konsumsi Pertalite kelompok mampu, jumlah salah sasaran, waktu penyelesaian sanggah, serta dampak terhadap inflasi.
