JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan bahwa tiga titik wilayah lahan kota satelit sekarang mulai memasuki fase pemeriksaan oleh tim teknis eksekutor.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan yang sudah dialokasikan tersebut berstatus siap pakai untuk mendukung pembangunan kawasan hunian terintegrasi serta pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
"Terkait lahan kota satelit sudah ada tiga tempat yang disurvei oleh tim yang ditunjuk. Kalau kesiapan lahan kan di 10 kota kami sudah siapkan, saya tawarkan kepada tim ada 20 lokasi, silahkan untuk disurvei," ujar Nusron Wahid saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (4/8/2026).
Nusron merinci, tiga wilayah awal yang kini sedang dikaji oleh tim gabungan bersama calon investor atau pengguna tersebut terletak di kawasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Deli Serdang.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen menyediakan kebutuhan lahan investasi secara fleksibel menyesuaikan preferensi dan hasil uji kelayakan calon investor di lapangan.
"Prinsipnya dari sisi kami menyediakan lahan yang clean and clear sudah selesai, tinggal mana yang mau dipakai tergantung user. Nah, user-nya sekarang sedang bekerja sama tim kami untuk meninjau ke sana," tambah Nusron.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menerangkan bahwa gagasan rancangan pembangunan kota satelit baru dijalankan guna meredam tingkat ketimpangan kepemilikan rumah yang masih menjadi hambatan utama di ranah perumahan nasional.
Selain itu, Nusron mengemukakan bahwa pembangunan kota satelit baru tersebut digerakkan agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru yang terpadu di berbagai wilayah.
"Dalam mengatasi backlog perumahan, itu Bapak Presiden [Prabowo Subianto] akan membuat kutub-kutub, kantong-kantong kota baru. Untuk mengatasi backlog perumahan tadi," ujar Nusron.
Pemerintah memperkirakan kehadiran kota satelit ini sanggup mengurai kepadatan kawasan perkotaan sekaligus menghadirkan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Sementara itu, sembilan provinsi yang telah dipetakan mencakup Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat (khususnya Bogor dan Bandung Barat), Jawa Tengah (Batang), Jawa Timur (Mojokerto dan Pasuruan), Kalimantan Barat, sampai Sulawesi Selatan.
Di luar kesembilan wilayah tersebut, Nusron membeberkan bahwa saat ini telah terdapat usulan tambahan dari tiga provinsi lain yang sedang masuk ke dalam radar peninjauan pemerintah.
"Ada tiga lagi provinsi yang mengusulkan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sama NTB, tetapi sedang dalam proses pengusulan [dan verifikasi]," imbuhnya.
