FINANSIALNEWS.COM — Investasi bermasalah ini bermula pada Desember 2016, ketika Felda melalui anak usahanya, FIC Properties Sdn Bhd, membeli saham EHP senilai US$ 505,4 juta. Keputusan pembelian tersebut sejak awal menuai kritik tajam karena harga yang dibayarkan dinilai jauh melampaui nilai pasar wajar saat itu.
Kerugian Hampir Total, Hanya Rp 860 Miliar yang Bisa Diselamatkan
Anwar mengungkapkan, dari total dana yang ditanamkan, hanya sekitar RM 200 juta atau setara Rp 860 miliar yang masih berpeluang untuk diselamatkan. Sisanya, mencapai RM 2,5 miliar (Rp 10,75 triliun), terancam menjadi kerugian permanen bagi keuangan negara.
“Investasi ini sedang dalam proses hukum di Indonesia. Saya telah menulis surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta beliau meninjau masalah ini,” kata Anwar dalam pernyataannya yang dikutip Senin (24/8/2026).
Surat tersebut menjadi langkah diplomasi tingkat tinggi, mengingat proses penyelesaian perkara tengah berjalan di pengadilan Indonesia. Keterlibatan langsung kepala pemerintahan Malaysia menunjukkan betapa seriusnya dampak finansial yang dihadapi Felda.
Kronologi Awal Masalah dan Tekanan Publik
Felda bukanlah perusahaan biasa. Lembaga ini merupakan badan pemerintah Malaysia yang bertugas mengelola pembangunan lahan pertanian dan perkebunan, dengan mandat utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegagalan investasi sebesar ini menjadi sorotan karena menyangkut dana publik yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan.
Keputusan manajemen Felda di era sebelumnya untuk membeli saham EHP di harga premium kini terbukti menjadi bumerang. Nilai investasi yang terus tergerus memaksa pemerintah Malaysia untuk mengungkap angka kerugian secara terbuka.
Menurut Anwar, pengungkapan ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan agar seluruh jajaran manajemen Felda memahami besarnya tantangan yang harus diselesaikan. “Yang ingin saya tekankan adalah seluruh manajer Felda harus benar-benar memahami masalah ini. Mereka tidak boleh berkecil hati, tetapi harus menyadari bahwa masalah-masalah ini harus diselesaikan,” ujarnya.
Komitmen Pemulihan dan Tata Kelola
Di tengah upaya penyelamatan aset, pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk tetap mempercepat proyek-proyek kesejahteraan dasar bagi masyarakat. Anwar memastikan program tersebut tidak akan tertunda hanya karena menunggu penyelesaian kasus ini atau anggaran tahun depan.
Penekanan pada aspek tata kelola, integritas, dan akuntabilitas internal Felda menjadi agenda utama. Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan di Malaysia.
Kasus ini menjadi pengingat akan risiko investasi lintas negara yang tidak diimbangi kajian mendalam. Bagi Felda, proses hukum di Indonesia dan intervensi langsung dari perdana menteri menjadi babak akhir yang menentukan apakah kerugian besar ini bisa ditekan atau justru menjadi luka permanen bagi keuangan negara.
