FINANSIALNEWS.COM — Kunjungan kerja Presiden ke Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8) difokuskan pada koordinasi lintas sektor. Keputusan soal metode pemadaman, termasuk opsi modifikasi cuaca, akan ditentukan setelah Presiden menerima laporan lengkap dari jajaran pemerintah pusat dan daerah.
“Saya ke sini untuk melihat kondisi sebenarnya. Sekarang, saya minta ada yang memaparkan situasinya,” ujar Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Kabupaten Kubu Raya, dikutip dari Antara.
Sebaran Titik Panas Terkonsentrasi di Wilayah Selatan
Data yang disajikan Staf Ahli BNPB, Asrianus Bulo, menunjukkan konsentrasi hotspot terbesar berada di wilayah selatan Kalimantan Barat. Tiga kabupaten paling terdampak adalah Ketapang, Kubu Raya, dan Kayong Utara.
Selain itu, titik panas signifikan juga terpantau di Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas. Total keseluruhan mencapai 198 titik dengan confidence level tinggi, 3.100 titik dengan level sedang, serta 406 titik dengan tingkat keyakinan lebih rendah.
Modifikasi Cuaca Kembali Diaktifkan Pekan Depan
Presiden turut menerima informasi terkini soal kondisi cuaca yang menjadi faktor krusial dalam upaya pemadaman. BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi turun di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21–27 Agustus.
Menanggapi potensi tersebut, BNPB berencana melanjutkan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) pada 23–27 Agustus. Operasi serupa sebelumnya sempat berjalan pada 11–18 Agustus, namun terhenti karena formasi awan yang tidak mendukung.
“Kami akan melanjutkan operasi TMC setelah berkonsultasi dengan BMKG,” kata Bulo dalam paparannya kepada Presiden.
Rapat Koordinasi Libatkan Seluruh Elemen
Rapat yang digelar di Kubu Raya ini dihadiri perwakilan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa seluruh unsur tersebut hadir untuk menyamakan langkah penanganan.
Presiden disebut membutuhkan gambaran utuh sebelum memutuskan langkah lanjutan yang melibatkan institusi pusat dan daerah. Hasil pemantauan langsung ini akan menjadi dasar penentuan skala prioritas dan alokasi sumber daya pemadaman di lapangan.