FINANSIALNEWS.COM — Pemerintah Portugal menyetujui paket pemotongan pajak penghasilan dan suplemen pensiun sekali bayar bagi lebih dari dua juta pensiunan, dengan nilai total US$918 juta atau sekitar Rp16,15 triliun. Kebijakan ini berlaku surut hingga Januari untuk meredakan tekanan biaya hidup yang kian memberatkan warga.
Perdana Menteri Portugal Luis Montenegro mengakui ada kekhawatiran sah dari masyarakat, terutama soal lonjakan harga bahan bakar. Pemerintah pun memilih menyeimbangkan kepekaan sosial dengan tanggung jawab anggaran.
Kebijakan ini menolak usulan oposisi yang ingin memangkas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan makanan pokok dari 6 persen menjadi nol. Menurut Montenegro, langkah itu akan sangat membahayakan keuangan negara.
Rincian Bonus Pensiun
Suplemen pensiun menelan biaya sekitar setengah dari total paket, yakni sekitar US$459 juta. Dana ini akan dibayarkan pada Desember kepada lebih dari dua juta pensiunan yang menerima uang pensiun kotor bulanan hingga sekitar 1.600 euro.
Nilai pembayarannya bervariasi, mulai dari 200 euro untuk tingkat pensiun terendah hingga 100 euro untuk yang tertinggi. Skema ini menyasar kelompok penerima pensiun kecil yang paling terpukul kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pajak Penghasilan Ikut Dipangkas
Pemerintah juga memotong pajak penghasilan pribadi bagi individu dengan penghasilan kena pajak tahunan hingga 43.090 euro. Pengurangan ini menelan biaya sekitar 400 juta euro per tahun dan diterapkan surut sejak Januari, lalu berlaku efektif pada November mendatang.
Warga berpenghasilan lebih tinggi pada praktiknya juga ikut menikmati tarif pajak lebih rendah lewat sistem pajak progresif Portugal. Meski begitu, Montenegro memastikan fokus kebijakan tidak berubah.
"Langkah ini ditujukan terutama pada rumah tangga kelas menengah," ucap Montenegro.
Surplus Anggaran Jadi Penopang
Sehari sebelumnya, Montenegro mengeklaim Portugal berada di jalur yang tepat untuk membukukan surplus anggaran pada 2026 selama empat tahun berturut-turut. Capaian itu sekaligus mengalahkan perkiraan awal pemerintah tentang anggaran berimbang.
Setelah mencetak surplus 0,7 persen pada 2025, pemerintah minoritas kanan-tengah itu awalnya hanya berani menargetkan anggaran berimbang di tahun ini.
